Dituduh Curang, Menko Darmin Tunggu Perintah Eksekutif Trump

Pemerintah menunggu hasil analisis perintah eksekutif Presiden Donald Trump, yang meminta investigasi negara-negara penyumbang defisit neraca perdagangan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Pemerintah menunggu hasil analisis dari bagian eksekutif Presiden Donald Trump, yang meminta investigasi dari Negara-negara penyumbang perdagangan deficit neraca. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah masih menunggu hasil analisis perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump, yang meminta melakukan investigasi setelah menyebut negara-negara penyumbang defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) bertindak curang. "Executive order itu butir pertama menganalisis dan mempelajari sebab-sebab dari defisit. Kita belum tahu bagaimana hasil analisis mereka," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution seperti dikatakannya, Kamis (6/4). Darmin mengatakan saat ini belum ada keputusan yang diambil pemerintah. Tetapi pendekatan melalui komunikasi secara intens dengan pihak AS terus diupayakan serta menyiapkan berbagai antisipasi apabila diperlukan. "Kami tentu mempelajari apa saja yang bisa digunakan oleh mereka, katakanlah, mempermasalahkan Indonesia. Tentu kita juga siapkan," ujarnya. Darmin mengatakan, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan AS sebesar US$13,16 miliar pada 2016, tetapi belum tentu AS terkena kerugian, karena bisa saja memiliki surplus di neraca jasa dan lainnya. "Hubungan kita dengan AS tidak hanya perdagangan barang, ada juga perdagangan jasa, investasi, pengiriman profit, dan sebagainya. Jika digabung semuanya, ceritanya belum tentu seperti perdagangan barang," ungkapnya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan langkah antisipasi dalam bidang perdagangan yang disiapkan pemerintah masih menunggu hasil investigasi dari perintah eksekutif tersebut. "Kami belum tahu investigasinya, belum tahu komoditasnya apa. Itulah, karena yang dilihat dari sisi barangnya saja. Padahal mungkin kalau jasa, kita defisit," kata Oke. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif untuk melakukan investigasi terhadap negara-negara yang menyumbang terjadinya defisit neraca perdagangan AS. Perintah eksekutif ini bertujuan melindungi perekonomian AS dari politik dumping yang dilakukan negara mitra dagang dan manipulasi kurs yang membuat harga barang impor lebih murah.

Indonesia termasuk salah satu negara yang disebut-sebut merugikan kepentingan AS dalam perintah eksekutif tersebut karena menempati peringkat negara ke-15 yang memiliki defisit perdagangan dengan AS. Posisi pertama ditempati oleh China dengan US$347 miliar, disusul Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Prancis, Switzerland, dan Taiwan.

Sumber: CNN INDONESIA